REPOSITORI FAKULTAS HUKUM UNSRAT

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau...

Penyidikan dapat dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung...

Bab ini terdiri dari 2 bagian 1. Penelitian dan Pengembangan Pasal 146 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan,...

Bab ini dibagi atas 2 bagian: 1. Pembinaan dan Pengawasan a. Pembinaan Kewenangan pembinaan dipegang oleh Menteri (pelaksanaan oleh...

Pasal-pasal yang sekiranya penting dalam bab ini yaitu: Pasal 134 Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan...

Pendapatan Negara meliputi: a. Penerimaan pajak (pajak yang menjadi kewenangan pemerintah, bea masuk dan cukai) b. Penerimaan negara...

Bab ini membahas mengenai Usaha Jasa Pertambangan yang WAJIB digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK

Terdapat 3 hal yang menyebabkan IUP dan IUPK berakhir yaitu: a. Dikembalikan b. Dicabut c. Habis masa berlakunya

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi: a. keadaan kahar; dalam...

Hak Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan...

Pasal 87 Untuk menunjang penyiapan WP (Wilayah Pertambangan) dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau...

Pasal 85 Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta...

IUPK diberikan oleh Menteri (memperhatikan kepentingan daerah), untuk satu jenis mineral logam/batubara dalam 1 WIUPK. Ingat IUPK hanya...

Pertambangan Rakyak dikelompokan menjadi: a. Pertambangan mineral logam b. Pertambangan mineral bukan logam c. Pertambangan batuan d....

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP...

IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi...

Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 1. Pertambangan mineral; a. pertambangan mineral radioaktif; pertambangan sebagaimana diatur dalam...

Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR RI. Dilaksanakan secara...

Kewenangan mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dibagi atas 3, yaitu kewenangan Pemerintah (pusat), Pemerintah...

Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Mengenai penguasaan mineral dan batu bara diatur dalam pasal 4-5....

Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Mengenai Asas dan Tujuan terdapat dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2...

Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara BAB I: Ketentuan Umum Bab Pertama Undang-Undang Minerba hanya terdiri...