REPOSITORI FAKULTAS HUKUM UNSRAT

Pertambangan Rakyak dikelompokan menjadi: a. Pertambangan mineral logam b. Pertambangan mineral bukan logam c. Pertambangan batuan d....

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP...

IUP terdiri atas dua tahap: a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi...

Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 1. Pertambangan mineral; a. pertambangan mineral radioaktif; pertambangan sebagaimana diatur dalam...

Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR RI. Dilaksanakan secara...

Law: Hukum Legal Standing: Kedudukan Hukum Judicial Review: Uji Materil/PK Contempt of court: Perbuatan tercela/ penghinaan/Pertentangan...

Kewenangan mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dibagi atas 3, yaitu kewenangan Pemerintah (pusat), Pemerintah...

Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Mengenai penguasaan mineral dan batu bara diatur dalam pasal 4-5....

Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Mengenai Asas dan Tujuan terdapat dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2...

Bedah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara BAB I: Ketentuan Umum Bab Pertama Undang-Undang Minerba hanya terdiri...

Apabila seluruh pemeriksaan sengketa telah selesai dilakukan, pemeriksaan kemudian ditutup dan selanjutnya ditetapkanlah hari sidang...

Hukum Acara yang Berlaku Terhadap Sengketa Arbitrase Teknis pemeriksaan perkara yang perlu diketahui dalam penyelesaian sengketa secara...

Salah satu keistimewaan Arbitrase adalah dikenalnya istilah Hak Ingkar. Hak Ingkar adalah tuntutan ingkar yang diajukan salah satu pihak...

Dalam proses penyelesaian sengketa Arbitrase, diperlukan adanya Arbiter. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak...

Apa yang dimaksud dengan hukum ? Dalam peristilahan, berbagai negara ini dunia menggunakan istilah yang berbeda-beda mengenai hukum. di...

Agar dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tentunya syarat umumnya adalah...

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaia Sengketa...

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tentunya terdapat perbedaan antara penyelesaian sengketa secara...

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang...