top of page

REPOSITORI FAKULTAS HUKUM UNSRAT

FH Unsrat.jpg

Fundamental Series

Umumnya dalam menganalisa sebuah saham dapat digunakan dengan 2 cara, Fundamental dan Teknikal. Melalui seri tulisan ini saya menuliskan beberapa pembahasan mengenai Analisa Fundamental. Semoga bermanfaat.

PENERAPAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT DI INDONESIA

“SINK THE VESSEL” POLICY UNDER INDONESIA LAW OF FISHERIES TO INCREASE COMPLIANCE

Bilangan, Tunggal/Jamak, Perubahan Bentuk Kata Bahasa Belanda

Alfabet Bahasa Belanda

Artikel Bahasa Inggris Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

4.1. Istilah, Pengertian dan Cakupan E-Commerce

Undang-Undang ITE: BAB III Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik

Apa itu Mahkamah Konstitusi ?

Undang-Undang ITE: BAB II Asas dan Tujuan

Undang-Undang ITE: BAB I Ketentuan Umum

Pancasila (Five Principles)

Istilah Bahasa Belanda Hukum

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Contoh Artikel 1

Istilah Dasar Bahasa Inggris Hukum

Teknologi Hukum

Sistem dan Klasifikasi Hukum

Sumber Hukum

Asas Hukum

Peristiwa Hukum

Subjek dan Objek Hukum

Ilmu Hukum Empiris

Keberlakuan Hukum

Karakteristik Hukum

Manusia, Masyarakat dan Hukum (Manusia sebagai Makhluk Sosial)

Fungsi Hukum

Tujuan Hukum

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XXIII Ketentuan Pidana

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XXII Sanksi Administratif

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XXI Penyidikan

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XX Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XIX Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XVIII Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XVII Pendapatan Negara dan Daerah

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XVI Usaha Jasa Pertambangan

Bendah Undang-Undang Minerba: BAB XV Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XIV Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XIII Hak dan Kewajiban

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XII Data Pertambangan

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB XI Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB X Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB IX Izin Pertambangan Rakyat

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB VIII Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB VII Izin Usaha Pertambangan (IUP) (pasal 36-63)

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB VI Usaha Pertambangan

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB V Wilayah Pertambangan

Istilah Bahasa Inggris Hukum

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB IV Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB III Penguasaan Mineral dan Batubara

bottom of page